ANGGARAN DASAR

IKATAN ALUMNI SMARACATUR

Latar belakang yang mendasari pembentukan IKATAN KELUARGA ALUMNI SMARACATUR (IKA SMARACATUR) adalah keinginan para alumnus bagi alumni untuk beraktualisasi, mengembangkan diri, belajar dan tumbuh sehingga dihasilkan Sumber Daya Manusia yang berguna bagi  dirinya pribadi serta masyarakat.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta berikrar membentuk IKATAN KELUARGA ALUMNI SMARACATUR SURAKARTA dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

 

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

 

Pasal 1

Organisasi ini bernama IKATAN KELUARGA ALUMNI SMARACATUR SURAKARTA (IKA SMARACATUR), berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah.

 

Pasal 2

Organisasi dibentuk pada tanggal lima belas Oktober dua ribu tujuh (15 Oktober 2007) dan disahkan pendiriannya secara legal pada tanggal dua puluh tiga Juli dua ribu lima belas (23 Juli 2015).

 

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

(1). Organisasi ini berasaskan Pancasila

(2). Organisasi ini bersifat Kekeluargaan

 Pasal 4

Organisasi ini bertujuan untuk :

(1). Menjaga, membina, dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama di antara sesama siswa, guru dan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta.

(2). Menumbuh kembangkan rasa cinta dan kebanggaan kepada almamater Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta

(3).  Mengabdikan diri kepada almamater, alumni & masyarakat.

 

Pasal 5

(1)   Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan rasa memiliki almamater yang bertanggungjawab guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan manfaat fungsi dan mutu organisasi.

(2) Mengadakan dan memelihara serta membina hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan organisasi.

(3) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan alumni secara professional.

(4)   Mengadakan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan organisasi.

 

 

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 6

Keanggotaan IKA SMARACATUR SURAKARTA terdiri atas :

(1).  Anggota Biasa

(2).  Anggota Kehormatan

 

Pasal 7

(1).  Anggota Biasa memiliki dua sistem keanggotaan, yaitu keanggotaan pasif dan keanggotaan aktif.  

a)     Anggota pasif. Setiap alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta secara otomatis menjadi anggota Alumni SMARACATUR.

b)     Anggota aktif adalah setiap alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta yang mempunyai Kartu Tanda Anggota IKA SMARACATUR

(2). Anggota Kehormatan adalah mereka yang dinilai berjasa kepada IKA SMARACATUR

  

Pasal 8

(1).  Anggota Aktif mempunyai hak untuk :

       (a) Memilih dan dipilih menjadi Ketua, Pengurus & Dewan Penasehat

       (b) Bicara dan

       (c) Hak suara

       Anggota Pasif mempunyai hak untuk :

      (a) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus & Dewan Penasehat

      (b) Bicara dan

            (c) Hak suara

 (2).  Setiap anggota kehormatan hanya mempunyai hak untuk berbicara.

(3). Penggunaan hak anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

  

Pasal 09

Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

 

 

 

BAB IV

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

 

Pasal 10

Organisasi mempunyai alat perlengkapan berupa :

(1).  Rapat anggota

·         Musyawarah Nasional (Munas)

·         Kongres  Luar Biasa (KLB)

(2).  Kepengurusan

·         Pengurus (Pusat)

·         Koordinator Angkatan

(3).  Dewan Penasehat

 

Pasal 11

Musyawarah Nasional dan Kongres  Luar Biasa

(1). Musyawarah Nasional adalah rapat organisasi organisasi yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali, merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, yang akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

(2).  Kongres Luar Biasa  adalah rapat organisasi yang dipersamakan dengan Musyawarah Nasional yang diadakan sebelum tercapainya empat tahun dari KLB sebelumnya karena keadaan sangat mendesak atas persetujuan dan atau permintaan lebih dari ½ (setengah) dari jumlah koordinator angkatan.

(3).  Musyawarah Nasional  berwenang :

a.     Menerima dan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum IKA SMARACATUR

b.    Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

c.     Menetapkan Program Kerja

d.    Memilih dan menetapkan Ketua Umum IKA SMARACATUR

e.     Menetapkan keputusan-keputusan lainnya

Pasal 12

Pengurus organisasi terdiri dari :

(1).  Pengurus (Pusat)

(a).  Pengurus (Pusat) berkedudukan di Surakarta.

(b).  Pengurus (Pusat) merupakan pimpinan tertinggi organisasi yang terdiri dari seorang Ketua Umum, dan beberapa orang Ketua, serta seorang Sekretaris, seorang Bendahara serta beberapa Koordinator Bidang.

(c).  Apabila Ketua Umum berhalangan dan tidak berada di tempat, maka 2 (dua) orang Ketua bersama-sama Sekretaris mewakili pengurus (pusat) di dalam dan di luar pengadilan serta bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi baik mengenai pengurusan atau pemilikan, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 anggota pengurus (pusat) untuk :

1.   Meminjam atau meminjamkan uang atas nama organisasi, mengikat organisasi sebagai penanggung atau penjamin.

2.   Membeli, menjual, atau melepaskan, menjaminkan barang tidak bergerak kepunyaan organisasi.

3.   Menanam kekayaan organisasi dalam suatu usaha.

4.   Bertindak sebagai penjamin atas suatu utang pihak lain

 

(2).  Dewan Penasehat.

(a). Dewan Penasehat terdiri dari beberapa orang yang dipilih di dalam Munas berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota organisasi dan diangkat oleh Munas.

(b). Dewan Penasehat bertugas untuk memberi saran baik diminta ataupun tidak kepada pengurus atas dugaan adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

 


 

BAB V

KEKAYAAN

 

Pasal 13

 (1). Kekayaan Organisasi berasal dari :

(a). Dana Sukarela Anggota

(b). Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat

(c). Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum

(2). Tahun buku organisasi dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan              31 Desember.

  

BAB VI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 14

(1).  Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2).  Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan penjabaran serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.

(3).  Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahannya ditetapkan oleh pengurus (pusat)

 

BAB VII

LAMBANG ORGANISASI

 

Pasal 15

Organisasi mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi.

 

BAB VIII

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI

 

Pasal 16

(1)   Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil dengan sah oleh Munas yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah Pengurus yang hadir serta disetujui oleh lebih dari 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Munas.

(2)   Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai maka Munas diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 jam dan apabila sesudah mengundurkan waktu itu korum tidak juga tercapai, maka apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah Pengurus, Munas berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, asalkan keputusan itu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Munas.

  

 

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 17

(1)   Organisasi hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota organisasi melalui sistem perwakilan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Munas.

(2)   Apabila organisasi dibubarkan maka sisa kekayaan organisasi penggunaannya ditentukan oleh Munas.

 

 

 

 

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 18

Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan anggaran dasar ini tetap ada hanya saja penambahannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar ini.

 

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 19

(1)   Hal-hal yang belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

(2)   Dengan diberlakukannya anggaran dasar ini, maka anggaran dasar yang lalu dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Ditetapkan di    : Surakarta

Pada Tanggal   : 9 Agustus 2015

 

                                                                        

 

 

LAMPIRAN 2

ANGGARAN RUMAH TANGGA  IKA SMARACATUR

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

IKA SMARACATUR

 

BAB I

STATUS ORGANISASI

 

Pasal 1

IKATAN KELUARGA ALUMNI  SMARACATUR SURAKARTA, disingkat IKA SMARACATUR adalah organisasi alumni yang mewadahi  segenap Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta

 

 

BAB II

KEANGGOTAAN

 

Bagian Pertama

Status Anggota dan Tata Cara Menjadi Anggota

 

Pasal 2

(1)   Anggota organisasi terdiri dari :

a.       Anggota biasa

b.      Anggota kehormatan

(2)   Keanggotaan IKA SMARACATUR untuk anggota biasa bersifat otomatis.

a)   Anggota Pasif. Setiap alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta secara otomatis menjadi anggota Alumni SMARACATUR.

b)   Anggota Aktif adalah setiap alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta yang mempunyai Kartu Tanda Anggota Alumni SMARACATUR

(3)   Anggota kehormatan adalah seseorang yang diangkat untuk itu oleh Musyawarah Nasional  atas usul Pengurus mengingat jasanya yang sangat besar terhadap organisasi atau Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta.

  

Bagian Kedua

Berakhirnya Keanggotaan

 

Pasal 3

Keanggotaan berakhir :

Keanggotaan berakhir apabila anggota telah meninggal dunia.

 

Bagian Ketiga

Hak-hak Anggota

 

Pasal 4

(1)   Anggota biasa berhak untuk :

Anggota Pasif

a. Mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Nasional

b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Dewan Penasehat dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Anggota Aktif       

a)     Mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Nasional

b)    Memilih dan dipilih sebagai Ketua, Pengurus dan Dewan Penasehat dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

 

(2)   Anggota kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain mengeluarkan pendapat dalam Munas akan tetapi tidak mempunyai hak suara.

 

 

Bagian Keempat

Kewajiban Anggota

 

Pasal 5

(1)   Setiap anggota biasa dan anggota kehormatan berkewajiban untuk :

a)   Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional  dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.

b)   Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi.

(2)   Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik organisasi.

(3)   Setiap anggota kecuali anggota kehormatan, wajib membayar uang iuran serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh organisasi.

 

 

BAB III

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

 

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

 

Pasal 6

(1)   Kepengurusan organisasi terdiri dari :

a.       Pengurus Pusat

b.      Pengurus/Koordinator Angkatan.

(2)   Pengurus Pusat dapat membentuk bidang-bidang dan atau seksi-seksi sesuai kebutuhan.

 

Bagian Kedua

Alat Perlengkapan Organisasi

A.    MUSYAWARAH NASIONAL

 

Pasal 7

(1)   Musyawarah Nasional diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

(2)   Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus (Pusat) atau atas permintaan sedikitnya ½ (satu per dua) dari jumlah koordintaor angkatan. Musyawarah Nasional  diselenggarakan oleh Pengurus bersama dengan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional yang dibentuk oleh Pengurus.

(3)   Panitia pelaksana Musyawarah Nasional  bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah Nasional dan harus mempertanggung jawabkannya kepada Pengurus.

(4)   Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional berlaku pula untuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.

(5)   Undangan untuk menghadiri Musyawarah Nasional  harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat kepada Pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah nasional diadakan.

(6)   Undangan tersebut harus secara tertulis dengna menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Nasional.

(7)   Peserta Musyawarah Nasional dengan system perwakilan terdiri dari :

a.       Setiap anggota biasa melalui perwakilan anggota berhak untuk hadir dan memberikan pendapat dan usul serta mempunyai hak suara dalam Musyawarah Nasional .

b.      Setiap perwakilan anggota biasa berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam MusyawarahNasional

c.       Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus dan Koordinator Angkatan.

d.      Susunan Presidium dipilih dari mereka yang menjadi anggota presidium, terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.

(8)     a. Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah perwakilan anggota biasa melalui system perwakilan.

b  Organisasi dapat mengambil keputusan yang sah mengenai acara Musyawarah Nasional, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam siding.

(9)  Apabila dalam pembukaan Musyawarah Nasional tidak tercapai quorum, mka Musyawarah Nasional diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Nasional dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.

(10)  Musyawarah Nasional akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang:

 a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang  disampaikan  oleh  Pengurus  mengenai pelaksanaan tugas selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan dan asset organisasi;

b.    Merubah anggaran dasar;

c.    Program kerja;

d.   Pemilihan Ketua Umum;

e.    Pengangkatan anggota kehormatan;

f.     Hal-hal lain yang dianggap penting.

(11)   Setelah Pengurus memberikan pertanggungjawaban kepada dan telah diterima oleh sidang Pleno Musyawarah Nasional, maka Presidium menyatakan bahwa Pengurus dalam keadaan demisioner dan kepengurusan tersebut akan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru.

 

B.     PENGURUS

Pasal 8

(1)      Pengurus terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Ketua Bidang dan Seksi-seksi.

Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional  untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, akan tetapi tidak boleh dipilih untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan. Para anggota Pengurus diangkat oleh Ketua Umum.

(2)     Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah anggota biasa.

(3)      Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung oleh anggota biasa di dalam acara Musyawarah Nasional .

(4)     Pengurus mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

a.    Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, Kongres  Luar Biasa.

b.    Menyampaikan keputusan Musyawarah Nasional, Kongres  Luar Biasa tersebut kepada seluruh anggota melalui Koordinator Angkatan.

c.    Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga masyarakat.

d.   Menyelenggarakan Rapat-rapat Pengurus berupa Rapat Pengurus Terbatas dan Rapat Gabungan bersama-sama Koordinator Angkatan.

e.    Memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para anggota.

f.     Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi.

(5)      Rapat Pengurus Terbatas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh seorang Ketua yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Semua anggota pengurus berhak menghadiri Rapat Pengurus Terbatas.

(6)      Rapat Pengurus Terbatas adalah sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota pengurus. Apabila pada pembukaan rapat jumlah quorum belum tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu kuorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh dua orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang anggota Pengurus.

(7)      Rapat Gabungan bersama-sama Koordinator Angkatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau apabila diminta oleh seorang ketua bersama-sama dengan seorang Pengurus lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

(8)      Rapat Gabungan diadakan untuk membicarakan antara lain :

a.    Mengadakan penilaian terhadap keputusan Musyawarah Nasional terdahulu, sejauhmana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.

b.    Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Nasional  terakhir.

c.    Penyiapan Musyawarah Nasional.

d.   Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam Musyawarah Nasional.

(9)      Rapat Gabungan adalah sah jika dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Koordinator Angkatan dan Pengurus. Apabila pada pembukaan rapat jumlah quorum belum tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu quorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh dua orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang anggota Pengurus.

BAB IV

KEKAYAAN

 

Pasal 9

(1)   Ketentuan tentang uang iuran :

Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus;

 

(2)   Ketentuan tentang usaha yang sah serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus.

 

BAB V

LAMBANG

 

Pasal 10

Organisasi mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang terdiri dari :

a.       Lambang Alumni SMARACATUR terdiri dua bagian utama, yaitu :

·      Bagian pertama melambangkan civitas akademik SMAN 4 Surakarta

·      Bagian kedua, berupa pita bertuliskan SMARACATUR dan bintang di sisi kanan dan di sisi kiri.

-          Pita bertuliskan Alumni SMARACATUR melambangkan Ikatan Keluarga Alumni SMARACATUR yang bersatu padu menopang almamaternya.

-          Bintang melambangkan kegiatan pemberdayaan alumni yang mampu mendorong menjadi insan berprestasi dan mengabdi pada almamater, lingkungan dan masyarakatnya.

b.      Lambang tersebut adalah :

Description: http://www.alumnismaracatur.com/images/logo.png

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 13

(1)   Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Rapat Gabungan Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Rapat Gabungan Pengurus dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

(2)   Apabila dalam pembukaan Rapat Gabungan tidak tercapai quorum, maka Rapat Gabungan diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, maka Rapat Gabungan dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

                                                                                     

BAB VII

PENUTUP

 

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur akan ditetapkan dalam keputusan Pengurus.

 

Ditetapkan di: Surakarta

Pada Tanggal:  9 Agustus 2015